Poker Online - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, bercerita saat pertama kali diangkat menjadi menteri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia menemukan banyak masalah di industri laut dan perikanan Indonesia.
Salah satu masalah terbesar di industri kelautan dan perikanan Indonesia adalah maraknya kapal asing menangkap ikan dengan bebas. Bebas karena merasa punya izin untuk menangkap ikan.
Padahal, kata Susi, izin yang diberikan adalah duplikat dari izin yang diberikan kepada pengusaha lokal. Pengusaha lokal ini memperbanyak izin tersebut dan menjualnya ke pihak asing.
"Waktu itu saya panggil para big boss. Saya tanya 'berapa izin yang anda kopi?' Dia bilang 3, nggak percaya. Lima bu, masih nggak percaya. Ya 10 deh bu," kata Susi dalam Kuliah Umum dengan tema 'Membangun Kedaulatan Perikanan Melalui Pemberantasan Illegal Fishing' di Auditorium Andi Hakim Nasoetion, Kampus IPB Darmaga, Bogor, Kamis (13/10/2016).
Selain itu, kata Susi, data di KKP sendiri selalu berubah-ubah setiap waktu. Bahkan untuk meminta data secara rutin saja sangat sulit.
"Sekarang kita sudah bergerak menuju satu data. Kalau dulu berubah-ubah terus. Terutama minta data kapal-kapal eks asing berubah terus datanya," ujarnya.
Susi menambahkan, ada sekitar 1.300 izin yang diberikan kepada kapal eks asing oleh KKP. Namun kenyataan di lapangan tidak begitu.
"Kata 'godfather' (mafia), dia kopi sampai 10 izin kadang-kadang. Kalau begitu dari 1.300 izin bisa jadi 13.000. Bisa dibayangkan ada segitu banyak kapal asing berkeliaran di perairan kita," jelasnya.
Ukuran kapalnya pun sangat besar, kata Susi, mulai dari 200 GT sampai 800 GT. Bisa dibayangkan berapa ton ikan yang diraup sekali melaut.
"Jaringnya itu 50 km ke atas, mungkin 100 km. Kalau cantrang Pantura kapal 80-100 GT bisa 6 km, ini mereka ratusan km. Bagaimana tidak menghabiskan sumber daya kita?" tanya Susi.
Akhirnya Susi pun melarang asing menangkap ikan di perairan RI. Hanya nelayan dan kapal lokal yang diperbolehkan menangkap ikan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar